JAKARTA - Melonjaknya harga daging sapi semakin meresahkan masyarakat. Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak pemerintah untuk menata kembali tata niaga daging untuk menjadikannya lebih transparan dan akuntabel.
Disinyalir, kenaikan harga daging sapi dipicu oleh adanya kartel atau kelompok yang mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak fair. Ketua DPP PAN Bara Hasibuan mengungkapkan, diperlukan kepemimpinan yang tegas dari pemerintah, sehingga distorsi pasar bisa teratasi.
"Maka diperlukan dukungan politik semua pihak untuk membasmi praktek kotor yang berkontribusi terhadap mahalnya harga daging," ucap Bara Hasibuan, di kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (14/2/2013).
Menurutnya, melonjaknya harga daging mengindikasikan karut-marutnya tata niaga daging. Masyarakat lah yang kemudian dirugikan akibat kondisi ini.
"Mahalnya harga daging di pasaran ini harus dipetakan dan perlu penyelesaian holistik dari pemerintah," kata dia.
Lebih lanjut, dirinya mengapresiasi langkah Menko Perekonomian Hatta Rajasa untuk melakukan inspeksi mendadak ke pasar dalam upaya mengecek pasokan harga daging yang kian melonjak.
"Menko Perekonomian perlu memimpin langsung upaya penyelesaian masalah ini secara holistik, karena harga daging melibatkan banyak pihak dan lintas sektoral," tandasnya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi. Menurutnya, swasembada daging impor terjadi jika kebutuhan nasional sebesar 90 persen dipenuhi peternak lokal, dan 10 persen melalui impor.
"Ada tiga faktor naiknya harga, keseimbangan pasokan dan permintaan, jalur distribusi yang sangat mahal, dan tak adanya sentra produksi sapi di sekitaran Jakarta," ujar Yoga.
Dijelaskannya, apabila pemerintah tidak segera mengatasi persoalan daging ini, niscaya dapat menganggu roda perekonomian bangsa. "Kondisi itu dimanfaatkan importir untuk terus menyuplai kebutuhan karena tidak tertibanya administrasi konsumsi daging nasional," pungkasnya. (ade)
Disinyalir, kenaikan harga daging sapi dipicu oleh adanya kartel atau kelompok yang mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak fair. Ketua DPP PAN Bara Hasibuan mengungkapkan, diperlukan kepemimpinan yang tegas dari pemerintah, sehingga distorsi pasar bisa teratasi.
"Maka diperlukan dukungan politik semua pihak untuk membasmi praktek kotor yang berkontribusi terhadap mahalnya harga daging," ucap Bara Hasibuan, di kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (14/2/2013).
Menurutnya, melonjaknya harga daging mengindikasikan karut-marutnya tata niaga daging. Masyarakat lah yang kemudian dirugikan akibat kondisi ini.
"Mahalnya harga daging di pasaran ini harus dipetakan dan perlu penyelesaian holistik dari pemerintah," kata dia.
Lebih lanjut, dirinya mengapresiasi langkah Menko Perekonomian Hatta Rajasa untuk melakukan inspeksi mendadak ke pasar dalam upaya mengecek pasokan harga daging yang kian melonjak.
"Menko Perekonomian perlu memimpin langsung upaya penyelesaian masalah ini secara holistik, karena harga daging melibatkan banyak pihak dan lintas sektoral," tandasnya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi. Menurutnya, swasembada daging impor terjadi jika kebutuhan nasional sebesar 90 persen dipenuhi peternak lokal, dan 10 persen melalui impor.
"Ada tiga faktor naiknya harga, keseimbangan pasokan dan permintaan, jalur distribusi yang sangat mahal, dan tak adanya sentra produksi sapi di sekitaran Jakarta," ujar Yoga.
Dijelaskannya, apabila pemerintah tidak segera mengatasi persoalan daging ini, niscaya dapat menganggu roda perekonomian bangsa. "Kondisi itu dimanfaatkan importir untuk terus menyuplai kebutuhan karena tidak tertibanya administrasi konsumsi daging nasional," pungkasnya. (ade)
0
Comments
