Jokowi Capres Terfavorit Karena Rakyat Butuh Dia

Jakarta - Keberanian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membenahi Kota Jakarta dan dengan gaya kerjanya yang selalu blusukan ke kampung-kampung telah sukses memikat hati bukan hanya warga Jakarta, tetapi juga rakyat Indonesia di berbagai provinsi lain.
Banyak yang menginginkan pria yang akrab disapa Jokowi ini maju menjadi calon presiden (capres) dalam pemilu 2014 mendatang. Namun tidak sedikit pula warga yang menginginkan Jokowi menyelesaikan tugas pengabdiannya dalam membangun ibu kota hingga 2017.

ICW Yakin Airin Bantu Korupsi Suaminya

DETIKPLUS - Lembaga pegiat antikorupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW), meyakini Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany membantu suaminya, Tubagus Chaeri Wardhana, menggangsir duit negara dalam pengadaan alat kesehatan. Wakil Koordinator ICW, Ade Irawan, mengatakan mustahil Chaeri alias Wawan bisa mengatur proyek alat kesehatan senilai Rp 23 miliar tanpa bantuan istrinya yang menjadi kuasa anggaran.

“Airin pasti tahu perihal proyek-proyek itu karena dia pemegang kebijakan utama,” kata Ade saat dihubungi, Rabu, 13 November 2013. Modus permainan proyek seperti yang dilakukan Wawan dengan melibatkan keluarganya yang menjadi penguasa itu, kata Ade, sudah marak di berbagai daerah. (Baca di sini: Airin Wali Kota Siang, Wawan Wali Kota Malam)

Kemarin malam, KPK menetapkan Wawan sebagai tersangka korupsi pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan. KPK juga menetapkan petinggi PT Mikkindo Adiguna Pratama, Dadang Prijatna, dan pejabat pembuat komitmen, Mamak Jamaksari. Wawan juga menjadi tersangka kasus suap bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Senin lalu, KPK memeriksa Airin sebagai saksi korupsi alat kesehatan. Ihwal korupsi proyek di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ini tertuang dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan. BPK menduga terjadi penyimpangan Rp 12,3 miliar pada tiga proyek di wilayah itu.

Marzuki Alie Ditantang Bersikap Jantan

DETIKPLUS - Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, meminta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengungkapkan nama-nama anggota Dewan yang menerima suap untuk proyek pembangunan gedung Dewan.

“Dia harus ngomong karena itu lebih jantan dan lebih kesatria bagi Marzuki,” kata Uchok ketika dihubungi , Rabu, 13 November 2013.

Menurut Uchok, Marzuki tak pantas tutup mulut ihwal nama-nama anggota Dewan yang menerima aliran dana itu. Soalnya, suap-menyuap untuk memenangi proyek telah menjadi tradisi anggota Dewan yang dipimpinnya. Desakan publik agar Marzuki mengungkapkan nama rekan-rekannya yang menerima suap semakin besar. Partai Keadilan Sejahtera ikut meminta Marzuki buka mulut.

Dia menambahkan, proses suap di Dewan saat ini berbeda dengan yang terjadi pada masa Orde Baru. Sebelum reformasi, uang hadiah digelontorkan setelah pengerjaan proyek yang diloloskan Dewan rampung.

Tender proyek pembangunan gedung DPR direncanakan sejak tahun 2008, namun tender pembangunannya dimulai 14 Maret 2011. Pembangunan gedung setinggi 36 itu semula menelan biaya Rp 1,8 triliun, namun belakangan turun menjadi Rp 1,16 triliun. Akibat protes publik, proyek pembangunan dibatalkan.

Meski proyek belum dimulai, sejumlah anggota Dewan kadung menerima duit sogokan dari PT Adhi Karya, salah satu perusahaan yang ingin mendapatkan proyek itu. Suap itu diketahui Marzuki yang ketika itu juga bertindak sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR. Ia mengaku ada dana yang mengalir ke anggota BURT. Meski demikian, hingga kini Marzuki menolak menyebutkan anggota Dewan yang terlibat suap.

Jusuf Kalla Tolak Undangan Konvensi Demokrat

Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dipastikan batal mengikuti tahapan awal konvensi calon presiden Partai Demokrat. JK resmi menolak undangan Komite tadi malam.

"Baru resmi dapat kabar tadi malam, JK langsung menghubungi Ketua Komite Maftuh Basuni," ujar Sekretaris Komite Konvensi Suaidy Marasabessy, Rabu, 28 Agustus 2013. Suaidy enggan menjelaskan alasan utama JK menolak ikut serta dalam konvensi.

Juru bicara Komite, Rully Charis, menyayangkan batalnya keikutsertaan Jusuf Kalla dalam konvensi. "Sayang sekali JK batal ikut konvensi kali ini," kata dia.

Rully menyatakan Ketua Palang Merah Indonesia itu bakal memberikan penjelasan tersendiri ihwal penolakan undangan itu. "Saya tak bisa jelaskan. Nanti JK jelaskan sendiri pada wartawan," ujar dia.

Berbeda dengan JK, Mahfud Md. justru dipastikan bakal mengikuti konvensi Demokrat besok. "Dijadwalkan untuk mengikuti wawancara besok sore," kata Rully.

Hari ini, lima tokoh nasional sudah menghadiri sesi tanya-jawab konvensi Demokrat. Mereka antara lain Gita Wirjawan, Pramono Edhie Wibowo, Irman Gusman, Marzuki Alie, anggota BPK Ali Masykur Musa, dan Gubernur Sulawesi Utara Sinyo H. Sarundajang.

Dugaan Keterlibatan Hakim Diusut dalam Kasus Mario

Detikplus , Jakarta: Komisi Yudisial, menurut ketuanya, Suparman Marzuki, akan mengusut indikasi keterlibatan hakim agung dalam dugaan penyuapan oleh pengacara Mario Carlio Bernardo terhadap Djodi Supratman, staf Badan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung. "Kalau benar ada keterlibatan satu atau lebih anggota majelis hakim, kami akan masuk,"


Menurut Suparman, Komisi tengah menggelar investigasi internal untuk menelisik dugaan keterlibatan hakim agung. Jika hakim terbukti melanggar kode etik, Suparman berjanji bertindak tegas. Penangkapan Mario dan Djodi, kata Suparman, menjadi modal awal untuk mengungkap keterlibatan mereka.

Tiga hari yang lalu KPK mencokok Djodi di kawasan Monumen Nasional. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menyita duit Rp 78 juta dan Rp 50 juta dari Djodi. Duit ini ditengarai uang suap dari Mario, pengacara di kantor Hotma Sitompoel. KPK juga menangkap Mario di kantornya. Keduanya sudah menjadi tersangka.

Sumber  mengungkapkan, Djodi dan Mario sepakat mengatur agar hakim memenangkan perkara kasasi untuk terdakwa HWO dengan nilai komitmen Rp 200-300 juta. HWO diduga sebagai Hutomo Wijaya Ongowarsito, Direktur Utama PT Sumbar Calcium Pratama. Nama Hutomo sampai ke Mahkamah Agung dengan pemohon Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Perkara ini masuk pada 9 April 2013 dan didistribusikan 27 Mei 2013. Majelis hakim dalam kasus ini adalah Gayus Lumbuun, Andi Abu Ayyub Saleh, dan M. Zaharuddin Utama. Belum jelas perkara pidana yang melilit Hutomo. Namun ia diketahui pernah terjerat perkara penipuan tanah. Dalam kasus ini Hutomo divonis penjara 1 bulan percobaan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Tommy Sihotang, pengacara Mario, membantah tudingan bahwa kliennya terlibat suap hakim agung. Duit yang menjadi barang bukti, katanya, sangat janggal. "Tak mungkin suap hakim cuma Rp 78 juta. Rp 20 juta untuk makan siang hakim agung saja masih kurang," ujarnya.

Tommy berkukuh serah-terima duit antara Mario dan Djodi bukan transaksi suap. Pegawai Pendidikan dan Pelatihan, menurut Tommy, tak punya wewenang atau kepentingan dengan sidang. Tommy menduga transaksi ini untuk pemberian tunjangan hari raya. Sedangkan Gayus sudah membantah mengetahui percobaan suap pada kasus Hutomo yang ia tangani.

Dalam kaitan dengan kasus Mario dan Djodi, KPK menggeledah dua lokasi hingga Sabtu dinihari. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan penggeledahan berlangsung di dua tempat di Jakarta Pusat, yakni kantor Hotma dan sebuah apartemen di Puri Kemayoran. “Awalnya ada keberatan. Tapi, setelah dokumen ditunjukkan, penggeledahan lancar.”

Denny: 10 Saksi Akui Penyimpangan di LP Cipinang

Detikplus, Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengatakan 10  dari 11 saksi dan terperiksa mengakui adanya praktek penyalahgunaan ruangan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang. Berdasarkan pemeriksaan, ia menyatakan saksi dan terperiksa membenarkan juga adanya pembayaran dan peredaran uang untuk menyewa ruangan tersebut.

"Tergantung hasil investigasi, tapi sejauh ini penyimpangan sudah kelihatan," kata Denny saat ditemui di Kantor Presiden, Senin, 29 Juli 2013.

Denny tidak memaparkan detail perihal seluruh pelanggaran yang diakui saksi dan terperiksa. Ia hanya membenarkan saksi mengakui ada ruangan yang dipakai di luar fungsi semestinya, termasuk yang dipakai Freddy Budiman.

Ia juga memastikan para pejabat yang terlibat tidak akan lagi ditempatkan pada jabatan dan tempat yang sama. Hingga saat ini, selain mantan Kepala LP Thurman Hutapea ada tiga staf LP Narkotik Cipinang yang juga dicopot. Keempatnya masih menjalani pemeriksaan untuk memastikan pelanggaran yang terjadi.

Thurman dan sejumlah staf diduga memberikan ruangan khusus bagi terpidana narkotika Freddy Budiman dan kekasihnya, Vanny Rosyanne, untuk menggunakan sabu dan berhubungan seksual. Vanny mengklaim mendapat fasilitas tersebut sejak Desember 2012 hingga Mei 2013.Thurman dicopot dan digantikan pejabat pelaksana tugas Ali Syahbana.

Tiga staf lain yang dicopot adalah Kepala Seksi Penerimaan Kunjungan, Kepala Seksi Kegiatan Kerja, dan Kepala Subseksi Kegiatan Kerja. Ketiganya ditarik ke Kantor Wilayah, sedangkan Thurman ditarik ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. "Sebenarnya dengan penyelesaian penyimpangan yang muncul ini, mengindikasikan adanya penertiban yang serius sedang dilaksanakan," kata Denny.

Antara Prabowo, Jokowi dan Hercules

Detikplus--Ada hubungan dan keterkaitan antara sosok Ketua Dewan Pembina Partai GerindraPrabowo, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Hercules. Tidak jelas kapan hubungan mutualisme ini mulai terjalin, yang pasti hubungan tersebut terlihat saat Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

GRIB yang dibentuk oleh Hercules nyatanya, menyertakan nama Prabowo sebagai Dewan Pembina. Bukan tanpa alasan, Hercules ngefans dengan sosok Prabowo. Selain mengaku dirinya dekat dengan Prabowo sejak di Timor-Timur, bekas penguasa Tanah Abang Jakarta ini juga dengan terang-terangan mendukung Prabowo sebagai presiden RI.

"Harga mati Pemilu 2014 Prabowo jadi presiden. Siap mendukung Prabowo dalam pilpres dan Gerindra memenangkan Pemilu 2014. Tidak ada figur selain Prabowo yang pantas menjadi presiden. Kecewa dengan SBY, dipenjara dan dihukum dengan tidak benar," ujar Hercules dalam sambutan pembukaan DPP GRIB di Kemanggisan Jakarta, Minggu (20/5).

Melihat jumlah dukungan yang meluap dari pihak Hercules, Prabowo merasa diuntungkan. Melihat kesempatan emas ini, dengan serta merta Prabowo langsung menginstruksikan massa GRIB untuk membantu kemenangan Jokowi-Ahok di Pilkada Jakarta pada Juli lalu. Bukan hanya itu, massa GRIB diserukan untuk mengawasi KPU dalam Pilgub DKI Jakarta.

"Saya imbau GRIB dan Gerindra mengecek daftar pemilih, nama tidak jelas sangat berbahaya mengancam demokrasi dan sangat keji. GRIB untuk turun cek beri tekanan ke KPU, yakinkan mereka ini membahayakan," ujar Prabowo di Jakarta (20/5).

Sang pengemban amanah, Hercules langsung menyambut instruksi Prabowo dengan takzim. Ribuan pengikut Hercules dikerahkan untuk mengawasi proses demi proses dalam Pilgub DKI Jakarta, termasuk pendataan DPT.

"Dewan pembina partai mengarahkan untuk mengawasi pendataan DPT. 50 ribu anggota akan mengawasi pendataan pemilih. Agar tidak terjadi lagi data pemilih ganda" kata Hercules saat dihubungi merdeka.com, Senin (21/5).

Dukungan juga terlihat ketika pasangan Jokowi-Ahok berkampanye, berbondong-bondong simpatisan Hercules ikut mengamankan kampanye. Saat itu adalah pemandangan wajar melihat Hercules, Prabowo dan Jokowi tampil bersama.

Kini, Hercules jatuh dalam lubang masalah. Hercules terancam dibui akibat sikap premanismenya melawan polisi. Apa sikap Prabowo dan Jokowi, kita tunggu saja.

Reporter : Mustiana Lestari

Anas Bakal Bongkar Kebusukan Demokrat, Tapi...

JAKARTA- Mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek olahraga Hambalang. Anas menyebut, penetapannya sebagai tersangka adalah buah dari tekanan politik. Dia menyebutnya sebagai rekayasa.

“Ini bukan tutup buku. Ini pembukaan buku halaman pertama. Saya yakin halaman-halaman berikutnya akan makin bermakna bagi kepentingan kita bersama,” kata Anas kepada wartawan saat mengundurkan diri.

Menurut pengamat politik AS Hikam, pernyataan Anas tersebut merupakan upaya untuk menggiring opini publik. “Anas tentu akan mengelaborasi semuanya, bisa saja dia akan membongkar hal-hal yang lain, seperti membuka kasus Hambalang,  politik pembusukan,” kata Hikam saat berbincang .

Kendati demikian, kata Hikam, Anas saat ini tentunya masih berpikir untuk membongkar semua kebusukan Demokrat. “Anas saat ini hanya mengandalkan opini publik, kekuatan media, dan jejaring dia di HMI. Tentu semuanya tergantung semua itu. Bila Anas menguasai itu, maka dia baru akan membuka semuanya,” kata mantan Menristek itu.

Hikam mengatakan, usai turun dari jabatan Ketua umum, Anas kehilangan kekuatannya, mulai dari DPC-DPC maupun loyalis-loyalisnya. “Bahkan, seorang Gede Pasek saja yang merupakan loyalis Anas, kemarin ngomongnya hanya simple. Anas praktis, hanya mengandalkan kekuatan opini publik, dan jejaring di HMI, serta kekuatan media, kalau dia berhasil mendapatkan kekuatan itu, maka dia akan melawan,” katanya.

Anas Jadi tersangka, Ini Reaksi Nazaruddin

JAKARTA- Anas Urbaningrum resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Sports Center Hambalang. Anas dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jauh sebelum ditetapkan sebagai tersangka, nama Anas memang kerap disebut mantan bendahara umum Demokrat Muhammad Nazaruddin. Berulang kali dalam kesaksiannya, Nazar menyeret nama Anas dalam kasus yang merugikan negara triliunan rupiah itu. Lantas bagaimana, reaksi Nazar setelah KPK menetapkan mantan ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu sebagai tersangka.

“Reaksinya dingin-dingin saja, enggak senang berlebihan karena merasa menang atau bahagia. Biasa saja. Nazaruddin kan emang dingin orangnya,” kata pengacara Nazaruddin Afrian Bondjol .

Nazaruddin, kata Afrian, hanya menyatakan, menyerahkan semua kasus tersebut pada proses hukum di KPK. Selain itu, Afrian juga membantah keras rumor yang beredar bila Nazaruddin digunakan oleh kelompok tertentu untuk memojokkan Anas dalam kasus Hambalang. “Sama sekali tidak benar, Nazaruddin mengungkapkan apa yang dia tahu, apa yang dia alami saat menjadi saksi,” kata Afrian.

Anas Urbaningrum Mundur dari Ketua Umum Partai Demokrat

ChanelTujuh - Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menegaskan bahwa dia akan mengikuti proses hukum sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. KPK pada 22 Februari 2013 sudah menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang.

"Saya masih percaya bahwa lewat proses hukum yang adil, objektif dan transparan, kebenaran dan keadilan bisa saya dapatkan," kata Anas Urbaningrum dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP Demokrat di Jakarta, Sabtu 23 Februari 2013.

Anas menekankan bahwa lewat proses hukum yang adil, objektif dan transparan maka kebenaran dan keadilan akan ditegakkan. Ia percaya hukum di Indonesia masih bertumpu pada kebenaran, keadilan dan bukan berdasarkan prinsip kekuasaan.

Anas mengaku akan melakukan pembelaan hukum yang maksimal, berdasarkan bukti dan saksi yang kredibel. Ia yakin bahwa dia tidak terlibat sama sekali dalam kasus korupsi proyek Hambalang.

"Saya meyakini betul sepenuhnya bahwa saya tidak terlibat dalam proses pelanggaran hukum yang disebut proyek Hambalang," katanya.

Mundur dari Ketua Umum Demokrat

Anas menegaskan bahwa dia memiliki standar etik sendiri dalam berpolitik. Dan karena KPK sudah menetapkannya sebagai tersangka, maka dia mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Demokrat. Kepada seluruh kader Partai Demokrat, "Saya mohon maaf kalau harus berhenti di awal tahun 2013 ini," katanya. 

Anas bersyukur karena selama menunaikan tugas selama dua tahun lebih, "Saya jalankan dengan penuh konsentrasi," katanya. Dia menyampaikan terimakasih kepada kader Demokrat, yang sudah bekerjasama selama ini.

Pengamat Hukum UI: Anas Buka Saja Semuanya

ChanelTujuh - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum semakin terpojok setelah ditetapkan KPK menjadi tersangka gratifikasi terkait kasus Hambalang.
Namun demikian, mantan komisioner KPU tersebut diharapkan bisa bekerjasama dengan KPK untuk membongkar kasus korupsi lain.

"Ini bukan hanya Anas saja, dia puncak gunung es. Pilihan Anas satu-satunya harus jadi justice collaborator," ujar Chudry Sitompul, Pengamat Hukum UI dalam diskusi Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 23 Febuari 2013.

Seperti halnya mantan koleganya di Partai Demokrat, Nazaruddin, menurut Chudry, Anas bisa menjadi pahlawan bagi pemberantasan korupsi di Indonesia dan mungkin akan dimaafkan oleh rakyat Indonesia.

"Anas bukalah semuanya, bisa jadi Anda dikasih penghargaan. Ini momentum untuk membersihkan politisi korup," ujarnya.

Ia meyakini Anas memiliki banyak informasi penting dan menjadi alasan Partai Demokrat merekrutnya. "Silakan Anda (Anas) cerita. Dulu ada kasus di IT KPU dan kasus Bank Century. Saatnya Anas dan Antasari ngomong," katanya. Sebagaimana diketahui, mantan Ketua KPK, Antasari Azhar dinilai mengetahui banyak informasi tentang kasus IT KPU

Tim Jokowi Diusir Saat Siaran Langsung di TV

Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka (sumber: JGPHOTO)

Mereka memaksa kami untuk hentikan siaran langsung. Mereka juga sebut media brengsek.

Kamis (23/8) sore ini, Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Basuki Rieke Dyah Pitaloka menelan pil pahit. Kebebasan berbicara terhadap nasib korban kebakaran terpasung. Pasalnya, ketika siaran langsung di TV One, sekelompok ormas tertentu memaksa dialog di lokasi kebakaran Pondok Bambu Jakarta dihentikan.

“Ormas tertentu memaksa kami untuk hentikan siaran langsung. Ini sangat berbahaya untuk kelangsungan demokrasi. Mereka juga sebut media brengsek,” sebut  Rieke Dyah Pitaloka, Tim Kampanye Jokowi-Basuki  yang didampingi oleh Budi Purnomo Karjodihardjo, Koordinator Bidang Komunikasi & Media Center kepada Beritasatu.com, Kamis (23/8).

Rieke menuturkan, ormas tertentu keberatan dengan pernyataan bahwa daerah ini dibakar oleh warga. Tanpa alasan jelas, ormas itu meminta siaran langsung itu dihentikan. Padahal, masih ada narasumber yang belum berbicara.

“Tidak ada korban yang dipukul,” tukas  anggota DPR-RI Komisi IX  yang menolak menyebut nama ormas itu. 

Dalam dialog itu, politisi PDIP membeberkan  fakta beberapa kali kebakaran banyak terjadi di kantong suara Jokowi-Ahok. Rieke menyampaikan keprihatinan mendalam karena kawasan yang terbakar termasuk daerah penghasil mebel. 

Padahal setiap hari, daerah ini menyerap 300 tenaga kerja  hingga 1.000 pekerja ketika diekspor. Menurutnya, kebakaran ini mematikan ribuan tempat warga mencari usaha di bidang perabotan.

“Pemilukada tidak sekedar memilih gubernur namun ada pelajaran demokrasi yang mesti dijunjung tinggi,” ajaknya.