Manajemen Kemendikbud Persiapkan UN Sangat Buruk

JAKARTA, DetikPlus - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh dinilai sebagai orang yang paling bertanggungjawab terhadap buruknya pelaksanaan ujian nasional (UN) sekolah menengah tingkat atas (SMTA) tahun 2013.

UN bukan sesuatu yang mendadak. Kegiatan ini sudah terencana berbulan-bulan sebelumnya. Jadi, kalau gagal atau tertunda, maka menunjukkan betapa buruknya manajemen persiapan UN yang dilakukan Kementerian Dikbud.

-- Hermawi Taslim

Kasus ini bukan hanya menunjukkan kebobrokan manajemen ujian nasional yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga hanya memperparah tingkat stres dari siswa dan guru dalam menyiapkan ujian nasional.
"UN bukan sesuatu yang mendadak. Kegiatan ini sudah terencana berbulan-bulan sebelumnya. Jadi, kalau gagal atau tertunda, maka menunjukkan betapa buruknya manajemen persiapan UN yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena itu, Mendikbud harus bertanggung jawab penuh atas kasus ini," kata Ketua Umum Forum Alumni PMKRI Hermawi Taslim, Senin (15/4/2013) malam.
Taslim mengingatkan, para siswa dan guru adalah pihak yang menjadi korban dan paling menderita dalam kasus penundaan UN. Mereka sudah menyiapkan diri berbulan-bulan, tiba-tiba dikabarkan UN itu ditunda hanya karena materi ujian belum tiba di sekolah. Kondisi itu bisa membuat mereka semakin resah, dan berpeluang menurunkan semangat menghadapi UN.
"Jadi, kalau dalam satu atau dua hari ke depan, persiapan dan pelaksanaan UN tidak membaik. Saya minta Mendiknas mengundurkan diri. Karena sumber persoalan utama ada Mendikbud," tegas Taslim.

Editor :

Robert Adhi Ksp

Basuki: Gaji Guru Honorer Naik Setelah Dokter Honorer Rampung

JAKARTA, DetikPlus — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan pengangkatan dan peningkatan kesejahteraan guru honorer. Basuki dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan melaksanakannya setelah program peningkatan kesejahteraan dokter honorer rampung dilakukan.
"Gaji guru honorer akan kita naikkan setelah kita selesaikan dokter honorer. Kita akan kaji semua," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (15/4/2013).
Tenaga dan jasa guru honorer dinilai sangat membantu dalam peningkatan kualitas pendidikan di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengupayakan gaji guru honorer di atas dari biaya kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta sebesar Rp 1.978.789 per bulan. Hingga kini, jumlah guru honorer di Jakarta sebanyak 12.000 orang. Pemprov DKI telah memberikan tunjangan kesejahteraan guru honorer sebesar Rp 400.000 per bulan.
"Kami tidak ingin ada gaji guru honorer atau pekerja apa pun yang gajinya masih di bawah KHL," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Mulai September 2012, guru honorer di Jakarta mendapatkan tunjungan kesejahteraan yang memadai sambil menunggu secara bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil penuh. Hal ini dilakukan karena Jakarta tidak memiliki sumber daya lain selain sumber daya manusia, termasuk guru honorer yang perlu diperhatikan secara khusus.
Selain memberikan tunjungan kepada guru honorer, sertifikasi guru terus dilanjutkan dan pemberian beasiswa kepada guru yang ingin melanjutkan studi S-3. Yayasan Beasiswa Jakarta milik Pemprov DKI Jakarta siap memberikan beasiswa kepada guru-guru muda yang ingin mengambil program doktoral tersebut.
Problem ketidakjelasan status guru honorer menjadi salah satu poin perhatian warga dalam Rembuk Warga Jakarta di lapangan Monumen Nasional, Minggu (14/4/2013). Masalah serupa juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia.

Editor :

Laksono Hari W

Pengumuman Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II

Berikut ini kami sampaikan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 02 Tahun 2013 tentang Mekanisme Sanggahan/Pengaduan Keberatan Mengenai Tenaga Honorer Kategori II beserta daftar nama yang dapat di unduh melalui tautan di bawah ini :

1. Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 02 Tahun 2013
2. Lampiran daftar nama tenaga honorer kategori II Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ahok perintahkan gaji guru honorer Rp 2,2 juta

Detikplus--Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menginstruksikan gaji guru honorer harus setara Upah Minum Provinsi (UMP) Rp 2,2 juta. Sebab, sebagian besar guru honorer masih di bawah UMP.

"Prinsipnya kita sudah instruksikan kontrak perjanjiannya UMP. Begitu kerja perjanjiannya tidak dikasih UMP itu kurang ajar juga kan," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (14/3).

Ahok mengatakan, jika gaji guru honorer masih di bawah UMP, Pemprov DKI akan ambil alih pengelolaannya. Ahok akan meminta biro umum mengurus hal tersebut.

"Makanya kalau begitu caranya, kita sudah minta bagian umum ambil alih saja. Kita jadikan honorer kita saja, sewa kelola saja," jelasnya.

Diketahui, selain guru, puluhan pegawai honorer dari Tata Usaha (TU) dan Penjaga Sekolah Negeri yang berada di kawasan Jakarta menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota, kemarin.

Salah satu pegawai honorer TU dari SMPN 122, Marhati sambil menangis menyerahkan berkas-berkas dokumen. Dia mewakili rekan-rekannya memohon kepada Jokowi untuk memperjuangkan nasibnya agar bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Tolong pak, kami sudah puluhan tahun jadi TU dan honorer, sejak tahun 1994 belum diangkat-angkat," pinta Marhati di depan Jokowi, Jakarta, Rabu (13/3).

Antara Prabowo, Jokowi dan Hercules

Detikplus--Ada hubungan dan keterkaitan antara sosok Ketua Dewan Pembina Partai GerindraPrabowo, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Hercules. Tidak jelas kapan hubungan mutualisme ini mulai terjalin, yang pasti hubungan tersebut terlihat saat Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

GRIB yang dibentuk oleh Hercules nyatanya, menyertakan nama Prabowo sebagai Dewan Pembina. Bukan tanpa alasan, Hercules ngefans dengan sosok Prabowo. Selain mengaku dirinya dekat dengan Prabowo sejak di Timor-Timur, bekas penguasa Tanah Abang Jakarta ini juga dengan terang-terangan mendukung Prabowo sebagai presiden RI.

"Harga mati Pemilu 2014 Prabowo jadi presiden. Siap mendukung Prabowo dalam pilpres dan Gerindra memenangkan Pemilu 2014. Tidak ada figur selain Prabowo yang pantas menjadi presiden. Kecewa dengan SBY, dipenjara dan dihukum dengan tidak benar," ujar Hercules dalam sambutan pembukaan DPP GRIB di Kemanggisan Jakarta, Minggu (20/5).

Melihat jumlah dukungan yang meluap dari pihak Hercules, Prabowo merasa diuntungkan. Melihat kesempatan emas ini, dengan serta merta Prabowo langsung menginstruksikan massa GRIB untuk membantu kemenangan Jokowi-Ahok di Pilkada Jakarta pada Juli lalu. Bukan hanya itu, massa GRIB diserukan untuk mengawasi KPU dalam Pilgub DKI Jakarta.

"Saya imbau GRIB dan Gerindra mengecek daftar pemilih, nama tidak jelas sangat berbahaya mengancam demokrasi dan sangat keji. GRIB untuk turun cek beri tekanan ke KPU, yakinkan mereka ini membahayakan," ujar Prabowo di Jakarta (20/5).

Sang pengemban amanah, Hercules langsung menyambut instruksi Prabowo dengan takzim. Ribuan pengikut Hercules dikerahkan untuk mengawasi proses demi proses dalam Pilgub DKI Jakarta, termasuk pendataan DPT.

"Dewan pembina partai mengarahkan untuk mengawasi pendataan DPT. 50 ribu anggota akan mengawasi pendataan pemilih. Agar tidak terjadi lagi data pemilih ganda" kata Hercules saat dihubungi merdeka.com, Senin (21/5).

Dukungan juga terlihat ketika pasangan Jokowi-Ahok berkampanye, berbondong-bondong simpatisan Hercules ikut mengamankan kampanye. Saat itu adalah pemandangan wajar melihat Hercules, Prabowo dan Jokowi tampil bersama.

Kini, Hercules jatuh dalam lubang masalah. Hercules terancam dibui akibat sikap premanismenya melawan polisi. Apa sikap Prabowo dan Jokowi, kita tunggu saja.

Reporter : Mustiana Lestari

4 Ancaman Jokowi untuk rumah sakit yang tolak pasien

Detikplus---Rumah sakit di Jakarta khususnya tengah menjadi perhatian, karena hampir setiap hari institusi kesehatan itu bermasalah dengan pasiennya. Terutama pasien dari kalangan yang tidak mampu.

Padahal Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah merancang program Kartu Sehat Jakarta (KJS) untuk mempermudah si miskin mendapatkan pelayanan di rumah sakit, walaupun hanya di kelas III. Tapi kenyataannya, tetap saja sebagian rumah sakit tidak peduli dengan KJS tersebut, karena ukuran dirawat atau tidak tergantung uang yang jadi jaminan si pasien.

Tidak sedikit rumah sakit yang menolak pasien walaupun sudah menggenggam kartu 'sakti' dari Jokowi tersebut. Akibatnya, seringkali nyawa pasien tidak tertolong karena penolakan itu. Geram, Jokowi pun memberikan ancaman terhadap rumah sakit 'nakal' itu.

Berikut 4 ancaman Jokowi untuk rumah sakit yang tolak pasien.

1. Ancam cabut izin rumah sakit

Karena diduga salah vonis diagnosa rumah sakit, Upik yang merupakan buah hati kedua pasangan Ali Zuar dan Mayarni, warga Jalan Haji Suaib Gang Damai Nomor 6B RT 10/ RW 03, Petukangan, Jakarta Selatan meninggal. Balita itu meninggal di Rumah Sakit Bersalin Kartini di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Â
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui jika pelanggaran-pelanggaran di rumah sakit bisa saja terjadi. Oleh karena itu, pihaknya bakal memberikan teguran keras. Jika sampai teguran itu tidak diindahkan, Jokowi janji akan melakukan tindakan tegas.

"Ya akan ada tindakan yang lain. Entah pencabutan izin, atau sanksi lain," kata Jokowi kepada wartawan di Kantor Balai Kota, Jakarta, Kamis (21/2).

2. Saat mengurus MP tidak diberi izin

"Nanti kalau mengurus MP (Marketing Project Alat Kesehatan), enggak kita berikan. Karena itu menyangkut pelayanan kepada warga," kata Jokowi kepada wartawan di Kantor Balai Kota, Jakarta, Kamis (21/2).

"Kita ini kan ada 80-an rumah sakit. Ada yang kita lihat 1 hingga 5 yang pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Masih banyak kekurangan-kekurangan seperti itu, yang Dera juga. Yang paling penting ada usaha bersama, rumah sakit, dinas juga, dari yang swasta juga untuk memperbaiki pelayanan jangan sampai kejadian seperti ini diulang-ulang," lanjutnya.

Diakui Jokowi, andaikan ada bayi atau anak yang sakit dan kemudian dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, sudah seharusnya dilayani dan diberikan perawatan segera mungkin. Daripada memikirkan besaran biaya yang ditanggung sebelum pelayanan kepada anak yang sakit diberikan.

"Kan dari awal, dari keluar kartu Jakarta Sehat. Kami sudah sampaikan, rawat dulu. Selesaikan dulu. Kami yang bertanggung jawab. Kami punya duit, punya anggaran. Selesaikan! Kami tanggung jawab untuk yang seperti itu. Apalagi yang berkaitan dengan sangat mendesak," tegas Jokowi.

Orang nomor satu di DKI Jakarta ini kembali mengulang dan menegaskan jika masalahnya biaya untuk rumah sakit, dirinya siap tanggung jawab. "Saya sebagai gubernur tanggung jawab! Kalau mau masalah bayaran saja. Masalah uang saja, tanggung jawab," tandasnya.

3. Menolak pasien, tahu risikonya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengancam pihak rumah sakit jika berani menolak melayani pasien yang menggunakan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Apalagi, jika pihak rumah sakit memberikan pelayan buruk kepada pasien.

"Kalau ditolak terserah rumah sakit, kalau berani menolak tahu risiko-risikonya," kata Jokowi di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (14/11).

Sesuai dengan MoU antara Pemprov DKI dengan rumah sakit dan Puskesmas, pelayanan kesehatan harus dilakukan sesuai berdasarkan kesepahaman. Meski tidak menyebutkan jenis sanksinya, pihak rumah sakit harus siap menerima risiko yang akan dihadapi.

"Kalau saya turun ke Puskesmas dan pelayanan tak sesuai dengan yang saya bayangkan, tahulah risikonya," tegasnya.

Jika memang ada kekurangan, Jokowi menyatakan akan terus melakukan koreksi terhadap beberapa rumah sakit dan Puskesmas di Jakarta. Dengan demikian, semua rumah sakit dan Puskesmas harus melayani warga secara optimal. "Terlayani dan sembuh dong. Kalau terlayani tak sembuh untuk apa rumah sakit?" pungkasnya.

4. Tak beri izin IMB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengultimatum rumah sakit swasta yang tidak mau bekerjasama dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pengguna Kartu Jakarta Sehat (KJS). Jokowi mengancam tak akan memberikan izin mendirikan bangunan (IMB).

"Kalau minta izin nggak dikeluarin. Kalau minta tambahan untuk ruangan kan harus izin IMB dan lain-lain ndak diberi," ujar Jokowi di komplek DPR MPR Senayan, Jakarta, Minggu (10/3).

Mantan wali kota Solo ini mengaku akan menggunakan kekuatan pemerintah dalam urusan untuk kepentingan rakyat. "Kami, pemerintah punya power itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Sehingga, nanti semua rumah sakit akan diajak kerjasama untuk KJS, sehingga ajakan tersebut akan dimulai sejak dini. Sehingga, masalah yang ada di lapangan akan segera dibenahi tanpa menunggu lama. "Ya nantilah saya sudah punya jurus, itu dulu di Solo juga sama. Dipaksa ya diancam," ucapnya.

Reporter : Didi Rahmadi

Anggaran Tes Pengangkatan Honorer K2 Ditolak Kemenkeu

DETIKPLUS -JAKARTA - Rencana pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS tahun ini melalui ujian tulis bakal terganggu. Penyebabnya, anggarannya senilai Rp 200 miliar ditolak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kabar penolakan anggaran itu dipaparkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar. Menteri yang juga kader Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pihaknya sedang meminta bantuan kepada Wapres Boediono terkait penganggaran untuk pengangkatan tenaga honorer K2 itu.

"Masukan Wapres, kami (Kemen PAN-RB, red) diminta mengajukan usulan lagi ke Kemenkeu," tandasnya. Usulan seperti ini juga sempat dilontarkan jajaran Kemenkeu sendiri.

Awalnya pihak Kemen PAN-RB keberatan dengan usulan tersebut. Sebab meskipun mereka memasukkan usulan lagi, belum ada jaminan dari Kemenkeu akan merestui penggunaan anggaran untuk pengangkatan honorer K2 itu. Azwar memaparkan, dalam usulan baru tersebut, anggaran untuk pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS dikoreksi menjadi sekitar Rp 90 miliar.

Sampai saat ini Kemen PAN-RB belum membeber alasan Kemenkeu mengedrop anggaran pengangkatan honorer K2 itu. Muncul dugaan, anggaran Rp 200 miliar itu tidak disepakati karena berpotensi tumpang tindih dengan duit untuk tes tulis CPNS dari pelamar umum atau non tenaga honorer.

Pihak Kemen PAN-RB begitu ngeyel melaksanakan pengangkatan tenaga honorer K2 itu. Sebab, upaya pengangkatan ini menjadi amanah Peraturan Pemerintah (PP). Dalam PP tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS itu, pemerintah diwajibkan mengangkat tenaga honorer K2 mulai tahun ini hingga 2014 nanti.

Jumlah tenaga honorer K2 saat ini mencapai 600 ribuan orang. Tetapi pemerintah memastikan seluruh tenaga honorer K2 itu tidak diangkat semuanya. Kepastian kuota pengangkatannya, masih menunggu analisa kebutuhan pegawai di instansi pusat, provinsi, kota, dan kabupaten.

Rencananya, tes tulis pengangkatan honorer K2 itu akan dilaksanakan pada antara Juni atau Juli depan. Nama-nama tenaga honorer K2 yang berhak mengikuti tes pengangkatan tahun ini juga belum dilansir. Pemerintah memastikan jika tenaga honorer K2 siluman mengikuti ujian ini.

Pengamat Hukum UI: Anas Buka Saja Semuanya

ChanelTujuh - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum semakin terpojok setelah ditetapkan KPK menjadi tersangka gratifikasi terkait kasus Hambalang.
Namun demikian, mantan komisioner KPU tersebut diharapkan bisa bekerjasama dengan KPK untuk membongkar kasus korupsi lain.

"Ini bukan hanya Anas saja, dia puncak gunung es. Pilihan Anas satu-satunya harus jadi justice collaborator," ujar Chudry Sitompul, Pengamat Hukum UI dalam diskusi Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 23 Febuari 2013.

Seperti halnya mantan koleganya di Partai Demokrat, Nazaruddin, menurut Chudry, Anas bisa menjadi pahlawan bagi pemberantasan korupsi di Indonesia dan mungkin akan dimaafkan oleh rakyat Indonesia.

"Anas bukalah semuanya, bisa jadi Anda dikasih penghargaan. Ini momentum untuk membersihkan politisi korup," ujarnya.

Ia meyakini Anas memiliki banyak informasi penting dan menjadi alasan Partai Demokrat merekrutnya. "Silakan Anda (Anas) cerita. Dulu ada kasus di IT KPU dan kasus Bank Century. Saatnya Anas dan Antasari ngomong," katanya. Sebagaimana diketahui, mantan Ketua KPK, Antasari Azhar dinilai mengetahui banyak informasi tentang kasus IT KPU

Aksi Sosial, Wanda Hamidah Bantah Lakukan Pencitraan

Circle Zone - Artis yang juga menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah turut serta dalam kegiatan sosial bergembira bersama dan penyerahan bantuan kepada 500 anak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang, Bekasi, Kamis (7/2).
Sejak resmi dilepas oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Wanda Hamidah sering melakukan aksi sosial. Meski demikian ia mengaku sudah lama melakukan kegiatan ini sebelum namanya terseret kasus dugaan penggunaan narkoba.

"Sebetulnya kemarin-kemarin lebih intens cuma teman wartawan gak ada yang liput, baru sekarang diliputnya. Padahal selama ini undang terus tapi gak pernah datang," jelasnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang, Bekasi, Kamis (7/2).
Wanda juga menampik anggapan bahwa aksi sosial yang dilakukannya hanya berkedok pencitraan. Ia mengaku ikhlas melakukan semua kegiatan sosial yang dijalaninya itu.
"Nggak, saya pada taraf ikhlas dan gak butuh pencitraan. Apa yang saya lakukan itu tulus," pungkasnya. (kpl/aha/dis/sjw)

Pagi Ini, JK-Antasari Beri Keterangan kepada Timwas Century

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) dan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar dijadwalkan bakal memberi keterangan kepada Tim Pengawas Kasus Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat atau Timwas Century, Rabu (12/9/2012) pagi.
Pengacara Antasari, Maqdir Ismail, memastikan bahwa kliennya akan hadir dalam rapat di Gedung Kompleks Parlemen Senayan nanti. Izin untuk keluar dari Lembaga Permasyarakatan Tangerang sudah diterima.

"Beliau akan hadir. Belum ada perubahan rencana," kata Maqdir melalui pesan singkat.
Timwas Century memanggil Antasari setelah mengeluarkan pernyataan baru kepada salah satu media televisi mengenai Bank Century. Awalnya, pemberitaan itu menyebut Antasari mengaku bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah memimpin rapat membahas dana talangan atau bailout Century pada Oktober 2008.
Pernyataan itu lalu diralat oleh Maqdir. Menurut dia, rapat tersebut tidak khusus membahas bailout Bank Century, tetapi soal upaya pemerintah dalam menghadapi krisis global. Pernyataan Antasari itu juga sudah dibantah Presiden.
Menurut Maqdir, setelah rapat di Istana itu, Antasari bertemu dengan Boediono di Gedung KPK. Ketika itu, Boediono menjabat Gubernur Bank Indonesia. Selain membicarakan kemungkinan kerja sama pencegahan korupsi antara KPK dan Bank Indonesia (BI), kata Maqdir, Boediono juga menjelaskan rencana BI memberikan bailout Bank Indovert, anak perusahaan BI di Belanda.
"Beliau (Antasari) agak kurang sepaham dan meminta rencana bailout dibatalkan karena kesulitan Bank Indover itu tidak baru, sejak tahun 1998 sudah tidak sehat," kata Maqdir.
Adapun JK pernah memberikan keterangan di Pansus Hak Angket Bank Century DPR. Ketika itu, JK menyebut pembengkakan dana penyelamatan Bank Century tidak dilaporkan kepadanya, yang saat itu bertindak sebagai ad interim Presiden yang tengah melawat ke luar negeri.
Pengucuran dana penyelamatan Bank Century dilakukan dalam beberapa tahap. Rapat pada tanggal 21 November 2008 memutuskan penyelamatan dilakukan dengan penggelontoran Rp 632 miliar. Akan tetapi, saat eksekusi pada 23 November 2008, dana yang dikucurkan membengkak hingga lebih dari Rp 2 triliun dan terus berlanjut mencapai Rp 6,7 triliun sampai pada Juli 2009.

Antasari akan katakan yang sebenarnya

(viva.co.id)

JAKARTA - Mantan Ketua KPK Antasrai Azhar dipastikan mengadiri undangan Tim Pengawas Century DPR. Hal tersebut diungkapkan kuasa hukumnya, Maqdir Ismail. Antasari sudah mendapat izin keluar tahanan dari pihak Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

"Kemarin saya ketemu Pak Antasari, beliau akan datang dan sudah diberikan izin," katanya saat dihubungi, di Jakarta, tadi malam.

Maqdir mengatakan bahwa apa yang disampaikan Antasari benar adanya yaitu ada pertemuan pada 9 Oktober 2008 di Istana Negara dan pembicarannya untuk mengadapi krisis global.

Dalam pertemuan itu, Presiden mengatakan mungkin akan ada tindakan-tindakan keputusan yang akan diambil dan merupakan terobosan.

"Bahwa pertemuan itu memang betul ada, tapi tidak membicarakan bail out Century, yang dibicarakan oleh Presiden adalah menghadapi krisis global. Lalu Antasari mengatakan penegakan hukum tidak masalah sepanjang untuk kepentingan umum, namun jika sebaliknya akan ditindak tegas," katanya.

Lalu kemudian, Budiono mendatangi Antasari di Kantor KPK. Budiono menceritakan akan bail out Bank Indover, namun Antasari menolak itu karena kondisi bank tersebut sudah cukup parah.

Mengenai isi pertemuan, menurut Maqdir, tergantung dari materi pertanyaan yang diajukan DPR. "Apa yang sudah disampaikan Antasari sebelumnya, benar adanya, begitu juga besok," ujarnya.
(dat18/mediaindonesia)

Sampang Memanas, Presiden Kritik Intelijen + Kapolda Jatim: Bentrokan di Sampang Murni Tindak Kriminalitas

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, kinerja intelijen kepolisian dan komando teritorial TNI belum optimal mengantisipasi aksi kekerasan terhadap warga komunitas Syiah di Desa Karang Gayam, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
Aksi kekerasan yang pecah pada Minggu pagi, berupa penyerangan yang menewaskan dua orang ini terjadi di lokasi yang sama dalam dua tahun terakhir. “Mestinya kalau intelijen itu bekerja dengan benar dan baik, akan lebih bisa diantisipasi, dideteksi keganjilan yang ada di wilayah itu,” kata Presiden seusai memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (27/8/2012).
Presiden mengatakan, penuntasan aksi kekerasan terhadap warga komunitas Syiah pada Agustus 2011 tidak tuntas. Akar kekerasan di daerah tersebut masih ada sehingga memicu aksi kekerasan pada Minggu lalu.
Pada kesempatan itu, Presiden meminta kerja sama antara jajaran intelijen, kepolisian, TNI, pemerintah daerah, pemuka agama, dan tokoh masyarakat, untuk mengatasi berbagai kekerasan horizontal. Dengan demikian, tak ada lagi aksi-aksi kekerasan di masa mendatang.
Kepala Negara juga meminta jajaran penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung, melakukan penegakan hukum secara tegas dan adil. “Kalau tidak tegas dan tidak adil, ini akan memancing hal serupa di masa mendatang,” kata Presiden.

Kapolda Jatim: Bentrokan di Sampang Murni Tindak Kriminalitas
Pascabentrok, Gubernur Jatim, Soekarwo didampingi Kapolda Jatim dalam keterangan persnya di Sampang, Minggu petang menjelaskan, aksi kerusuhan itu berawal dari cekcok antara pengikut Syiah dan warga yang beraliran Sunni. Cekcok itu kemudian berlanjut menjadi kekerasan dan kerusuhan.
“Satu orang korban, bernama Hamama (39), warga Desa Karanggayam, tewas karena terkena bacokan di bagian perutnya. Sementara lima orang korban luka-luka lainnya sudah dibawa ke Puskesmas Omben lalu dirujuk ke RSUD Pamekasan,” ujar Irjen Pol Hadiatmoko, saat mendampingi Pakde Karwo, panggilan akrab Gubernur Jatim Soekarwo di Desa Karanggayam, Minggu petang.
Kapolda Jatim mengungkapkan, konflik tersebut murni tindak kriminalitas. “Seorang perwira polisi terluka di kepalanya akibat lemparan batu, yakni Kapolsek Omben, AKP Aris Dwi (44). Kesimpulan sementara, kejadian ini merupakan kriminal murni,” tandas Kapolda Jatim.   Pihaknya akan dengan tegas akan mengusut kasus ini dengan tuntas.
“Pembakaran dan menghilangkan nyawa ini sudah merupakan kriminal, kami akan menindak tegas para pelakunya,” ujarnya.
Guna mengantisipasi meluasnya peristiwa itu, pihaknya langsung menerjunkan 33 satuan setingkat kompi (SSK) pasukan Brimob dari Surabaya dan Pamekasan, dibantu 200 personel pasukan Sabhara dan satu peleton pasukan dari Polres Sampang, dan satu peleton dari Polres Pamekasan. Untuk pengamanan, personel yang kita terjunkan akan standby di lokasi hingga kondisi kamtibmas di sini benar-benar aman, tandas Kapolda Jatim.
Pakde Karwo menambahkan, langkah pertama dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim adalah akan memberikan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi, termasuk kenyamanan tempat penampungan, makanan, dan minuman serta MCK. Pemprov akan merumuskan langkah penyelesaian bersifat jangka panjang dan permanen.
Karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk menentukan langkah apa yang akan ditempuh selanjutnya.   Sementara itu, Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ma’hadul Islami YAPI di Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, yang selama ini dikenal sebagai pusat pengajaran Syiah di Jatim, sejak Minggu sore dijaga ketat petugas Kepolisian setempat, menyusul membaranya konflik Islam Syiah-Sunni di Sampang. Sebanyak delapan orang petugas dari Polsek Beji dan Polres Pasuruan, sejak sore hingga semalaman berjaga-jaga di depan ponpes tersebut.
“Penjagaan di pusat pendidikan kelompok Syiah ini, guna mengindari kejadian yang tak diinginkan seperti di Sampang, Madura,” ujar salah seorang petugas yang minta identitasnya tidak disebutkan.
Romli, salah seorang karyawan Ponpes Al-Ma’hadul Islami YAPI mengatakan, saat ini kondisi pondok pesantren tengah sepi karena para santri yang mudik ke kampung halaman masing-masing, belum ada yang kembali. “Para santri masuknya mulai 1   September mendatang, makanya sekarang masih sepi,” ujar Romli.

Menag: Warga Sampang yang Diserang Ingin Berada di Tempat Aman

 

Jakarta Aksi penyerangan yang terjadi di Sampang, Madura, berujung pada tewasnya warga penganut aliran Syiah. Kini, para warga yang diserang itu ingin berada di tempat aman.

"Kalau dari pihak yang diserang, nampaknya sangat memiliki keinginan untuk berada di tempat yang aman," kata Menag Suryadharma Ali, saat berbincang dengan detikcom, Selasa (28/8/2012).

Suryadharma enggan berspekulasi soal maksud 'tempat aman' yang disampaikan warga. Termasuk kemungkinan adanya relokasi kelompok tersebut ke tempat lain.

"Makanya nanti dirundingkan dulu, untuk memastikan apa maksudnya di tempat yang aman itu. Nanti diperlukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan gubernur dan pusat," jelasnya.

Ketua Umum PPP ini menegaskan, kerusuhan di Sampang bukan terjadi karena perbedaan aliran agama. Konflik dipicu oleh permasalahan dua keluarga yang kebetulan memiliki pengikut.

Dengan demikian, langkah penyelesaiannya pun akan dimulai lewat dua keluarga yang berkonflik tersebut. Terutama menyangkut persoalan-persoalan yang terjadi di masa lalu.

"Perlu rekonsiliasi keluarga karena ini bermula dari masalah keluarga. Klimaksnya pada 27 Desember 2011 lalu. Ini kelanjutan dari peristiwa itu," terang Suryadharma yang saat ini berada di Surabaya.

Gunungkidul Buka Obwis Pantai Sarangan

Masyarakat Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari membuka objek wisata baru, yakni Pantai Sarangan. Pantai yang bersebelahan dengan Pantai Krakal ini telah dibangun prasarana jembatan untuk mempermudah akses menuju ke pantai dari dana Program Nasional Pemberdayaan Mayasrakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) 2012.

“Pembangunan jembatan dan badan jalan tersebut menelan dana Rp 273.612.000 yang berasal dari PNPM- MP sebesar Rp 223.612.000 dan selebihnya swadaya murni masyarakat sebesar Rp 50 juta,” kata Kepala Desa Ngestirejo HP Ristianto SSos kepada KRNewsRoom Senin (6/8).

Pantai Sarangan dengan panjang kurang lebih 200 meter berbentuk melengkung ini memiliki daya tarik karena pada sisi kanan dan kiri terdapat perbukitan batu yang indah. Juga terdapat hamparan pasir putih, dan gelombangnya tidka begitu besar dibanding Pantai Krakal  dan Baron.

Selain telah dibangun jembatan dan jalan dari Pantai Krakal menuju pantai sarngan, penduruk sekitar juga sudah membangun fasilitas warung makan, kamar mandi dan tempat parkir kendaraan bermotor. Diharapkan pada  musim liburan lebaran nanti, Pantai Sarangan sudah bisa dikunjungi wisatawan, kata Ketua Pokdarwis Pantia Krakal sarangan Sudarto yang ditemui terpisah. (krjogja.com)

Bandara Kulonprogo : Warga Harus Siapkan Skiil

Ilustrasi Pesawat take off di bandara

Tokoh masyarakat Jangkaran, Bambang Suwignyo meminta kepada pemerintah untuk melakukan transformasi pekerjaan warga tergusur pembangunan bandara yang sesuai dengan aspek skill dan kemampuan masyarakat. Jangan sampai setelah tergusur, masyarakat malah terpinggirkan sehingga tidak bisa berperan dalam pembangunan dan kemajuan yang ada di Kulonprogo.

Menurutnya, memindahkan pekerjaan dari warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani ke pekerjaan yang membutuhkan keahlian tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah harus menyiapkan segala sesuatunya supaya tidak menimbulkan permasalahan sosial yang baru. Jangan sampai pemerintah hanya memfokuskan diri untuk memikirkan investasi, harga tanah lokasi bandara sehingga permasalahan sosio kultural dikesampingkan.

“Pemerintah harus menyiapkan segela sesuatunya dan jangan hanya memikirkan permasalahan mengenai investasi dan harga tanah saja. Pemerintah harus memikirkan bagaimana membuka lapangan pekerjaan baru sehingga masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani tidak tersingkir,”katanya, Selasa(21/8/2012).

Dosen Pertanian Terpadu Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini menjelaskan saat ini yang terjadi adalah pemerintah terlalu fokus terhadap permasalahan harga tanah karena takut nantinya akan melambung tinggi. Seharusnya, pemerintah sudah sejak dini memikirkan bagaimana nasib para petani yang lahan pertaniannya digusur setelah bandara beroperasi.

“Pemerintah hanya berkutat pada persoalan kemungkinan harga tanah yang melambung tinggi akibat ulah spekulan. Pemerintah terus meminta kepada msyarakat untuk tidak mnjual tanah karena takut investor akan lari sehingga pembangunan bandara terhenti. Seharusnya permasalahan jangka panjang ssudah harus mulai difikirkan jalan keluarnya,”jelasnya.

Sementara bagi masyarakat, lanjut Bambang, berfikir akan sulit untuk melawan pemerintah dengan rencana pembangunan bandara tersebut. Yang bisa dilakukan oleh warga yang mematok harga tanah dengan setinggi-tingginya. Bagi masyarakat, tanah memiliki makna yang cukup dalam yakni sebagai harga diri sehingga akan dipertahankan hingga titik darah penghabisan. Untuk itu pemerintaah harus melakukan pendekatan sejak dini secara persuasif dan mencarikan solusi yang komprehensif sehingga rencana pmbangunannya bia berjalan lancar.

Dari segi relokasi pemukiman warga, nantinya jangan hanya menempatkaan warga di suatu wilayaah tertentu saja. Namun juga harus dilengkapi dengan basis penghidupan yang layak bagi masyarakat. Artinya di lokasi Yng baru, warga masih bisa mendapatkan pekerjaan sehingga tidak menjadi pengangguran saja.

Sebelumnya, Sekda Kulonprogo, Budi Wibowo mengatakan relokasi yang akan dilaksanakan tidak akan merugikan warga masyarakat. Pemerintah ingin pembangunan bandara memberikan manfaat kepada masyarakat baik yang berada di sekitar lokasi maupun masyarakat Kulonprogo pada umumnya.”Relokasi tidak akan merugikan warga. Kita tidak ingin ada yang dirugikan dengan pembangunan bandara ini,”katanya.

Budi juga menjelaskan, setelah izin pemanfaatan lokasi sudah dikeluarkan, pemerintah daerah akan segera melakukan sosialisasi. Untuk sementara ini, sebagai sosialisasi awal, pemerintah daerah sudah mensosialisasikan rencana pembangunan bandara kepada camat, kepala desa serta anggota Badan Perwakilan Desa(BPD).(*).

Tak Hadiri Talkshow Tvone, Timses Foke: Harusnya Acara Dibatalkan!

 

Jakarta Kepala Media Center Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, Kahfi Siregar membenarkan pihaknya diundang untuk menghadiri talkshow oleh TvOne soal kebakaran yang terjadi di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ia menilai, seharusnya acara dibatalkan karena timnya tidak datang.

"Undangan dari TvOne ada tadi pagi kepada kami, tapi tidak ada kewajiban bagi kami untuk hadir karena itu bukan undangan resmi. Dan kami tidak bisa datang karena satu hal," ujar Kahfi Siregar saat dihubungi detikcom, Kamis (23/8/2012).

Ia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan ketidakhadirannya, namun pihaknya menyayangkan kericuhan yang terjadi saat talkshow berlangsung. Menurut Kahfi, seharusnya acara tidak digelar karena timnya tidak datang sehingga tidak cover both side.

"Kalau tim saya tidak datang, harusnya acara itu dibatalkan karena tidak cover both side. Atau kalau tidak bisa, mereka insiatif wawancara melalui telepon," tutur Kahfi.

Soal kericuhan yang terjadi, pihaknya membantah keras bahwa warga yang menyerang saat talkshow berlangsung adalah dari tim Foke Nara. Termasuk membantah soal isu kebakaran dilakukan oleh tim Foke.

"Sebagai incumbent pak Fauzi memiliki kepentingan lebih besar dari pihak manapun untuk mencegah kebakaran, jadi tidak ada alasan kalau ada isu tim Fauzi Bowo melakukan pembakaran," tuturnya.

Menurutnya, mungkin ada pihak-pihak yang tidak senang dan mengaitkan hubungan antara kebakaran dan Pilgub DKI. Ia juga menyayangkan soal musibah kebakaran yang cenderung dipolitisasi.

"Musibah kebakaran jangan dipolitisir, itu adalah musibah yang harus diterima apa adanya, dan kami paling berkepentigan untuk mengamankan, yang nuding itu kami bantah salah alamat," kata Kahfi.

(iqb/ahy)

Ricuh Talkshow TvOne, Polisi: Warga Tidak Setuju dengan Tema Dialog

Jakarta Sekelompok warga yang ada di lokasi kebakaran tiba-tiba menolak program talkshow yang disiarkan secara langsung oleh TvOne terkait kebakaran yang terjadi di Jl Gotong Royong, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Keterangan sementara yang didapat pihak kepolisian, warga marah karena tidak terima dengan tema yang diusung dalam program Kabar Petang itu.
"Ada warga yang menjadi korban kebakaran, sementara ada tulisan tema talkshow terbakar atau dibakar, mereka tidak setuju dengan kata dibakar, sementara warga sendiri dalam kondisi terkena musibah," kata Kapolsek Duren Sawit, Kompol Titik Setyowati, saat dihubungi detikcom, Kamis (23/8/2012).

Namun Titik mengaku tidak mengetahui kelompok atau warga mana yang menolak tersebut. Pasalnya, saat dirinya tiba di lokasi dimana talkshow digelar, kondisi sudah mulai kondusif.

"Itu yang saya kurang jelas, yang mana yang tidak setuju, dari kubu mana saya tidak tahu," jelasnya.

Selain itu, Titik sempat mempertanyakan mengapa talkshow tersebut digelar di lokasi yang sempat dikelilingi garis polisi guna penyidikan kepolisian.

"Ya mungkin karena garis polisi yang dipasang sudah terlepas karena banyak warga yang mencari barang-barang yang bisa diselamatkan," kata Titik.

Sementara itu, Wakil Pemimpin Redaksi TvOne, Toto Suryanto, mengatakan bila program yang merupakan bagian dari acara Kabar Petang TvOne itu dihentikan karena penolakan sekelompok warga atas dialog yang ditayangkan. Yaitu membahas mengenai kontroversi kebakaran yang belakangan marak terjadi di Jakarta, apakah itu terbakar atau sengaja dibakar.

"Khawatir dan pertimbangan keselamatan narasumber akhirnya dialog dihentikan," jelas Toto.

Niatan dialog yang digelar TvOne itu adalah untuk menangkis isu yang beredar mengenai kebakaran yang marak terjadi di Jakarta dan dikaitkan dengan isu Pilkada DKI Jakarta yang akan berlangsung di putaran kedua September 2012.

Meski sempat menolak program dialog, massa tidak sampai melakukan aksi perusakan di lokasi kebakaran Pondok Bambu, Jakarta Timur.


(ahy/iqb

Anas Enggan Tanggapi Rencana Penetapan Status Tersangka

Blitar (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum enggan berkomentar atas rencana KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus korupsi menyangkut proyek sarana olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Ini Lebaran, jadi maaf," katanya di sela-sela kegiatan silaturrahim dengan keluarga dan para tetangga di rumah ibundanya, Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Rabu.
Ia tidak ingin berkomentar banyak tentang rencana penetapan status tersangka atas drinya tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa kedatangannya di rumah ibundanya ini dalam rangka silaturrahim.
"Kami lakukan kegiatan ini untuk mempererat tali silaturrahim dengan keluarga, teman, tetangga, dan berharap jalinan ini bisa terus berjalan," katanya mengungkapkan.
Dia mengaku, untuk saat ini dirinya lebih fokus pada kegiatan yang sedang dihadapinya, yaitu tentang persiapan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, maupun untuk pemenangan pemilu legislatif pada 2014.
Sementara itu, KPK saat ini sedang mempersiapkan sejumlah berkas tentang perkembangan kasus proyek Hambalang. KPK juga sudah menemukan alat bukti untuk menjerat Anas, bahkan memasukkannya ke dalam penjara. Rencanannya, status mantan Ketua PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu akan menjadi tersangka setelah Lebaran.
Ketua KPK Abraham Samad di Jakarta juga telah mengumumkan bahwa pengusutan kasus tersebut sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Sedangkan pengumuman nama-nama tersangkanya, akan dilakukan setelah Lebaran.
KPK saat ini juga telah menetapkan status cekal untuk Anas, sekaligus mencegah ke luar negeri tiga konsultan proyek, yakni Direktur PT Ciriajasa Cipta Mandiri Aman Santoso, Direktur PT Yodha Karya Yudi Wahyono, serta Direktur CV Rifa Medika Lisa Lukitawati.
Dugaan keterlibatan Anas dalam kasus ini bermula dari keterangan mantan koleganya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, yang menuduh Anas ikut mendapatkan dana proyek tersebut Rp50 miliar.
Sejumlah petinggi partai itu juga telah diperiksa KPK, di antaranya, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malaranggeng dan anggota DPR RI Ignatius Mulyono. Bahkan, saat ini KPK telah menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Deddy Kusnidar sebagai tersangka dalam kasus Hambalang.
Proyek Hambalang ini dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) sejak 2010. Dalam proyek ini, Adhi Karya memegang saham 70 persen, dan sisanya dipegang PT Wijaya Karya.
KPK saat ini juga sedang memerinci jumlah kerugian negara akibat proyek itu. KPK berencana menggandeng lembaga auditor untuk menghitung kerugian negara secara terperinci. (ar)

Kirim SMS Cabul, Dipenjara 5 Bulan

JAKARTA – PM
Kejahatan teknologi informasi dengan menggunakan telepon selular mulai menjadi perhatian Mahkamah Agung (MA). Sebelumnya, MA membikin gebrakan. Untuk pertama kalinya, lembaga peradilan tertinggi tersebut menjatuhkan hukuman badan bagi seorang terdakwa kasus pengiriman Short Message Service (SMS) bernada seronok atau cabul. Terdakwa bernama Saiful Dian Effendi tersebut dijatuhi vonis lima bulan penjara oleh MA.
Juru bicara MA, Hakim Agung Djoko Sarwoko menuturkan, vonis MA tersebut bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat umum untuk mempergunakan telepon selular dengan tepat. Putusan tersebut juga akan memberikan efek shock therapy bagi banyak pihak termasuk pelaku penipuan melalui pesan singkat.
“Kami juga berharap pihak provider juga menertibkan pemakaian saluran seluler, khususnya penertiban penggunaan kartu perdana. Kalau tidak terdaftar, ya jangan dilayani,”jelas Djoko ketika dihubungi koran ini, kemarin (16/8).
Djoko mengungkapkan, saat ini, sangat mudah mendapatkan nomor perdana bahkan dengan harga murah. Dia membandingkan dengan di negara-negara seperti Australia dan Singapura, dimana pembelian kartu perdana mensyaratkan adanya passport. Kemudahan menggunakan kartu perdana seluler tersebut, lanjut dia, banyak disalahgunakan. Djoko pun pernah menjadi korbannya.
“Saya bolak balik menerima SMS dari orang tak dikenal yang nadanya menghina dan merendahkan. Mungkin bukan ditujukan kepada saya, tapi kepada hakim agung pada umumnya. Tapi, itu sudah merupakan sebuah kejahatan. Setelah saya coba tracking, tidak ketemu orangnya, karena nomornya tidak terdaftar,”tegasnya.
Karena itu, sebagai langkah pencegahan, kata dia, MA akan kerap mempublikasikan kasus-kasus yang menyangkut SMS bernada porno atau menghina. Tidak hanya itu, Djoko menekankan, MA bahkan akan meningkatkan hukuman bagi pelaku kejahatan teknologi tersebut.
“Nanti akan kita tingkatkan terus hukumannya. Kasus yang ini memang baru pertama. Tapi ini nantinya akan menjadi landmark decision yang akan diikuti hakim-hakim lainnya. Tergantung kadar perbuatannya, semakin parah dampaknya, semakin berat juga hukumannya,”ujar Ketua Muda Pidana Khusus MA tersebut.
Sementara itu, terkait kasus Saiful, Djoko menuturkan kasus tersebut sudah merupakan sebuah kekerasan seksual (sexual harassment) bagi perempuan. Djoko mengatakan, di negara maju seperti Amerika, bentuk sexual harassment tidak harus berupa sentuhan. “Melontarkan kata-kata yang merangsang juga termasuk kekerasan seksual. Kalau itu disampaikan lewat ponsel nilainya sama dengan dilakukan dengan oral dalam hukum. Jelas bisa kena pidana,”urainya.
Sebelumnya, Djoko yang kebetulan menjadi ketua majelis kasasi kasus ini menjatuhkan vonis lima bulan penjara terhadap Saiful Dian Effendi (22) lantaran mengirim sms seronok atau cabul ke beberapa perempuan, salah satunya bernama Adelian Ayu Septiana. Di tingkat pengadilan tingkat pertama dan banding, Saiful hanya dihukum percobaan. “Tapi, lalu beberapa waktu lalu, MA menaikkan hukumannya menjadi 5 bulan penjara,” kata dia.
Sebagai informasi, awalnya Pengadilan Negeri (PN) Madiun, Jawa Timur menghukum Saiful dengan hukuman percobaan selama 10 Bulan dengan janji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Jika dilakukan lagi, Saiful harus meringkuk 5 bulan penjara tanpa proses hukum. Namun, jaksa penuntut tidak terima. Jaksa pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Namun,” majelis Hakim PT Surabaya tetap menjatuhkan hukuman yang sama seperti vonis yang dijatuhkan PN Madiun.
Masih tak terima, jaksa mengajukan kasasi yang kemudian majelis kasasi MA yang diketuai Djoko Sarwoko memvonis Saiful selama 5 bulan penjara dengan alasan perbuatan itu termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Perbuatan itu juga dinilai meresahkan.
Kasus ini bermula saat Saiful mengirimkan SMS berisi perkataan cabul, jorok dan porno kepada beberapa perempuan pada awal 2011. Salah satunya Adelian Ayu Septiana. Isi SMS seronok itu membuat Adel merasa risih dan dilecehkan. Terlebih, SMS itu dikirim berkali-kali. Akhirnya, Adel pun melaporkan hal ini ke polisi. Saiful dijerat Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (ken/jpnn)

Bukan Soal Gelar, Tapi Visi Bapak Bangsa Yang Hilang

Jakarta 10 November 1986 semestinya menjadi peristiwa bersejarah yang penting bagi keluarga Sukarno dan Mohammad Hatta. Hari itu dwitunggal proklamator itu dianugerahi gelar pahlawan proklamasi.
Namun di hari yang bersejarah itu tidak ada satu pun keluarga, baik dari Sukarno, maupun keluarga Hatta yang datang ke Istana Presiden untuk mengikuti upacara penganugerahan gelar istimewa itu.

"Seingat saya tidak ada keluarga yang datang," kata putri Sukarno, Sukmawati Soekarnoputri.

Pada tahun 1986 itu, keluarga Sukarno merasa mereka disisihkan oleh pemerintahan Soeharto. Mereka tidak pernah diundang dalam acara kenegaraan. “Untuk 17-an saja baru setelah tahun 1980-an diundang dalam upacara di Istana,” cerita Sukma.